Tampaknya Kita Marah ke Nasib Kita, Bukan Sasetyaningtyas

“Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan,” kata Dwi Sasetyaningtyas. Ia mengucapkannya dengan nada senang dan bahagia setelah menerima surat resmi yang menyatakan anaknya menyadang kewarganegaraan Inggris.

Betapa pun menyebalkannya konten itu, dan perundungan yang dialaminya di media sosial, tampaknya, inti dari kemarahan kita tak benar-benar ditujukan ke Tyas, panggilan akrabnya.

Kita marah dengan nasib kita. Di tengah hidup yang sulit di negeri ini, Tyas dengan entengnya memamerkan nasib anaknya yang konon bisa lebih baik daripada mayoritas nasib rakyat di negeri ini.  

Ia beralasan bahwa konten tersebut ia unggah sebagai bentuk kekecewaan atas berbagai kebijakan yang ada di negara ini. Ia tidak salah. Mengkritik adalah hak. Pemerintah juga tidak melarang.  

Lebih-lebih, akhir-akhir ini banyak orang mengeluh hidup makin susah, termasuk kelas menengah yang berisik di media sosial.

Lowongan kerja terbatas. Banyak orang terdampar di kerja-kerja informal. Jaminan sosial kita belum mampu mencukupi para pensiunan, sehingga generasi sandwich makin tertekan. Yang sudah bekerja harus kuat bersesakan di tengah kemacetan atau transportasi umum. Beberapa lagi harus bekerja extra hours-bahkan mengambil double job-demi bisa mencukupi kebutuhan keluarga. 

Pengusaha-pengusaha terpaksa harus membanting harga karena daya beli konsumen rumah tangga yang menurun. Masalah-masalah harian ini benar-benar membuat pusing banyak orang. Kita seolah dipaksa hidup dalam survival mode secara terus menerus. 

Memang ada beberapa kebijakan yang cukup membantu seperti pemeriksaaan kesehatan gratis di bulan kelahiran. Sayangnya program baik tersebut bukan pengalaman harian. Program ini "hanya" menghadirkan pengalaman bulanan. Oleh karenanya, banyak orang kurang merasakan dampaknya, atau bahkan tidak tahu menahu tentang program ini. 

Di saat yang sama Tyas dengan mudahnya memamerkan privilise dunia pertama. Secara terang benderang, dia memamerkan privilise yang dia dapat dari pajak kita semua. Pajak yang dipotong dari penghasilan dan konsumsi orang yang sehari-hari berkutat dengan beban kehidupan yang berat. 

Bagi mereka, orang seperti Tyas dianggap tidak tahu berterimaksih karena memanfaatkan pajak yang mereka bayarkan hanya sebagai batu lompatan untuk keuntungan personal. Barangkali, Tyas sudah berkontribusi ke mereka dalam bentuk lain, dan bentuk kontribusi tersebut tidak dipamerkan di media sosial.

Sayangnya di era algoritmik, visibilitas menjadi salah satu poin  yang menjadi semakin penting. Orang akan dinilai dari apa yang ia tampilkan ke banyak orang. 

Dan yang ditampilkan oleh Tyas membuatnya menjadi simbol kalau banyak orang--termasuk kelas menengah kita--merasa sudah terlampau banyak memberi dibanding diberi. Terlalu sering kehilangan ketimbang mendapatkan. 

Saya menduga banyak orang yang membuka konten tersebut sembari membandingkannya dengan nasib mereka yang minim privilise. Terus bekerja tapi tak kunjung kaya atau mendapat fasilitas negara. 

Di saat yang sama, orang yang asal usul dan gaya hidupnya terkesan tak jauh berbeda dengan kita, memanfaatkan fasilitas negara dari pajak kita, tanpa menunjukan timbal balik yang terkesan nyata. 

Katakanlah ini iri dengki, tapi ini kenyataan yang harus dihadapi, bukan?